Download Form Registrasi disini
Download
x

Sign In Fsplem-Bekasi.or.id

Email :
Password :
Processing....

Lupa Password? Silahkan klik Recovery

Belum punya account? Silahkan klik Register

Member Area |Sign in| Register
Logged In: | Logout
Mata Uang yang Paling berharga di dunia ini adalah Waktu. Tidak seorangpun bisa membeli waktu yang sudah terpakai

RAKORNAS BAPOR


SJSN Tergugat

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak permohonan uji materi Pasal 27 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) yang diajukan oleh Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI). UU SJSN itu mengatur tentang biaya jaminan kesehatan kepada pekerja.


"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Konstitusi, Akil Mochtar saat membacakan amar putusan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis (5/9/2013).


Gugatan itu diajukan buruh, lantaran dengan ketentuan membayar iuran 2 persen dari upah seperti yang diatur dalam UU SJSN itu telah merugikan hak konstitusional para buruh. Sebab, upah normal para buruh jadi berkurang karena potongan biaya jaminan kesehatan itu.

Berita Terbaru

Rakorcab bapor FSPLEM SPSI Bekasi

Pada tanggal 23 Agustus 2014, bertempat di Balai irigasi kalimalang Bekasi depan Unisma, Bapor dan PUK FSPLEM SPSI mengadakan Halal Bihalal dan Rakorcab Bapor yang pertama.
Berlandaskan satu kekuatan dan perjuangan untuk saling melengkapi Serikat Pekerja dan Bapor berupaya menjadi kekuatan yang solid, kompetetn, dan bermoral dalam segala langkah dan pergerakan organisasi menuju

Kalender

Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 23456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Polling Buruh

Menurut anda web site ini bermanfaat untuk anda semua






Terima kasih telah berpartisipasi dalam Polling kami. Untuk melihat hasil polling Silahkan klik dibawah ini

Video Kegiatan

Aksi FSLEM 20 Mei 2014 d DPR/MPR
Video Player
more video

Galeri Perjuangan

Gallery Foto Kegiatan FSPLEM
more gallery

Artikel tentang Pergerakan Serikat pekerja

Polri Kurang 'Melek' Hukum Perburuhan

Kepolisian kerap mengalihkan laporan buruh ke wilayah perselisihan hubungan industrial.
Tahukah Anda bahwa UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang ancaman sanksi pidana bagi pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum? Ancaman sanksinya yaitu penjara antara satu hingga empat tahun dan atau denda berkisar Rp100 juta sampai Rp400 juta. Hal itu tegas disebutkan dalam Pasal 185 UU Ketenagakerjaan.
Walau tegas diatur, tapi bisa dihitung berapa banyak pengusaha yang dipidana karena ancaman Pasal 185 UU Ketenagakerjaan itu. Pengacara publik LBH Jakarta Kiagus Ahmad mengatakan salah satu penyebab minimnya
read more

Kontak Informasi

Komplek Pemda Bekasi
JL. Ahmad Yani No. 1
Tlp : +62-21 99776295
HP : 081584658233
Fax: +62-21 8853948
E-mail: info@fsplem-bekasi.or.id